Silahkan login/daftar untuk bisa melakukan posting thread atau komentar di forum

Selamat Datang di Sejarawan.com

Indonesian forums and Libraries

Jadilah bagian dari kami, temukan dan diskusikan sejarah besar Bangsa Indonesia di sini

Member Login

Not a member yet? Sign Up!

Results 1 to 7 of 7
  1. #1

    Peristiwa Madiun dan Cara Pemerintah Mengatasinya

    Setelah dilakukan proklamasi kemerdekaan bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia berhenti sampai di situ. Masih banyak tantangan dan halangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Tantangan dan halangan itu berupa upaya Belanda untuk terus menggembosi negara indonesia hingga pemberontakan yang dilakukan oleh saudara sedarah.

    Adalah PKI, sebuah partai yang berideologi komunis yang melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Padahal pada saat itu bangsa Indonesia sedang gencar menghadapi Belanda yang ingin menanamkan kembali pemerintahannya di Indonesia. Pemberontakan pertama dikenal dengan peristiwa Madiun, peristiwa ini merupakan penghianatan yang dilakukan oleh putra bangsa sendiri.

    Para pemimpi pemberontakan PKI madiun ini adalah Amir Syarifuddin seorang mantan PM dan juga salah seorang yang terlibat dan menandatangani perjanjian Renville dan Musso. Amir Syarifuddin memilih bergabung dalam pemberontakan PKI karena merasa kecewa karena kabinetnya jatuh. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk front demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948.

    Musso sendiri adalah salah seorang tokoh PKI yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda pada tahun 1926. Krena gagal Musso memilih melarikan diri ke luar negeri. Kedatangannya kembali ke Indonesia dia melakukan kerjasama dengan Amir Syarifuddin untuk melakukan propaganda menjatuhkan pemerintahan yang saat itu dipegang oleh Soekarno-Hatta, sang pahlawan Proklamator.

    Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin ini mulai melancarkan aksi-aksinya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya FDR di dukung oleh PKI, Partai Sosialis indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan Sentral Organisasi buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Beberpa aksi yang dilakukan oleh FDR ini adalah sebagai berikut:
    1. Menebar isu untuk mempropaganda masyarakat untuk anti pemerintah
    2. Melakukan mogok kerja yang dilakukan oleh buruh-buruh
    3. Melakukan pembunuhan seperti bentrokan bersenjata yang terjadi pada tanggal 2 Juli 1948. Kolonel Sutarto, komandan Divisi LIV tewas terbunuh. Kemudian pada tanggal 13 September 1948, salah seorang tokoh pejuang 45 Dr. Moerwadi diculik untuk kemudian dibunuh.


    Pemberontakan PKI mencapai aksi puncaknya pada tangggal 18 September 1948. Pada saat itu PKI telah berhasil menguasai daerah-daerah penting yang ada di Solo. Beberapa daerah tersebut adalah Madiun, dan daerah sekitarnya, blora, Rembang, Pati, kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan Trenggalek. PKI mulai menunjukkan keganasannya untuk menghancurkan NKRI dan berupaya membentuk pemerintahan yang berdasarkan komunis. PKI mulai membunuh tokoh tokoh ulama, pemimpin partai, pemimpin ormas, pejabat pemerintahan, perwira TNI, perwira Polisi dan kemudian PKI mengumumkan berdirinya "Soviet Republik Indonesia".

    Cara Pemerintah mengatasi Pemberontakan PKI di Madiun

    Pemerintah segera bergerak cepat untuk mengambil kembali Madiun dari tangan PKI. untuk itu pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta yang daerahnya juga meliputi madiun. Selanjutnya Panglima Jendral Sudirman memerintahkan Kolonel gatot Subroto yang berada di jawa tengah dan Kolonel Soengkono yang berada di Jawa Timur untuk mengerahkan kekuatannya menggempur dan menumpas habis PKI. namun karena pada saat itu Panglima Besar Jendral Sudirman sedang sakir maka pemimpin operasi penumpasan diserhkan kepada Kolonel A.H Nasution, seorang Panglima Mabes Komendo Jawa (MBKD).

    Tanggal 30 September 1948 bangsa Indonesia bisa sedikit bernafas lega karena berhasil merbut kembali Madiun. Selain itu TNI juga berhasil mengejar dan menembak mati musso yang berupaya lari ke luar kota. Amir Syarifuddin pun tak luput dari pengejaran yang akhirnya berbuah hasil dengan ditangkapnya Amir Syarifuddin di hutan Ngrambe, Grobogan. Selanjutnya Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan Madiun ini banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan Indonesia yang pada saat yang sama juga tengah berjuang mati-matian menghadapi penjajah.
    Last edited by siPutro; 05-15-2014 at 10:21 PM.

  2. #2
    Udah ada threadnya, salam kenal, saya mo bikin baru tapi terbatas cuma 1.000 kata, saya cicil aja di sini...

    Sikon pasca Proklamasi & Perjanjian Renville

    Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi kebebasan membentuk parpol & laskarnya. Efeknya, parpol & organisasi gerakan pemuda tumbuh bak jamur di musim hujan. Tercatat setidaknya ada 30an organisasi kepemudaan yang biasa disebut laskar.

    Kalangan pergerakan kaum kiri sendiri telah berhasil membentuk wadah organisasi pemuda Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dimotori oleh Mr. Amir Syarifuddin.

    Tanggal 21 Oktober 1945 PKI dihidupkan oleh seorang kader PKI bawah tanah yang dilantik Musso pada 1935, Mr. Jusuf menggelar Kongres PKI di Cirebon pada tanggal 6 s/d 10 Pebruari 1946. Pada tanggal 12 Pebruari 1946 PKI di bawah Mr. Jusuf melakukan pemberontakan di Cirebon, merebut kekuasaan & mendeklarasikan Republik Indonesia Soviet, tetapi berhasil diredam oleh TRI enam hari kemudian & Jusuf ditangkap. Menurut Harry Poeze, Panitia Pemberesan (Purgation Committee) yang dibentuk tokoh2 PKI senior menyatakan bahwa PKI Mr. Jusuf bukan penerus resmi PKI 1926.

    Tahun 1946 ini, banyak tokoh2 PKI 1926 yang dibebaskan dari Digul & berkumpul pula tokoh2 kiri yang pulang dari Belanda, Maruto Darusman & Soeripno, serta Alimin yang datang dari Cina. Pada Maret 1946, Sardjono (Ketum PKI 1926 saat dibubarkan pemerintah Hindia Belanda & dibuang ke Australia) berinisiatif mengumpulkan semua tokoh komunis yang ada & menggelar Kongres PKI pada akhir April 1946 di Solo. Sejak inilah PKI lahir lagi sebagai partai legal dengan Sardjono sebagai ketuanya. PKI di awal mendukung kabinet Sjahrir tapi pasca Perjanjian Linggarjati, mereka berbeda pendapat & menentang Sjahrir. Puncaknya Sjahrir mundur & diganti oleh Amir Syarifuddin.

    Setelah Kabinet Amir Syarifuddin terbentuk, Belanda melancarkan Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947 yang memaksa kedua negara duduk di meja perundingan di atas sebuah kapal USS Renville yang melibatkan Komisi Tiga Negara (Belanda menunjuk Belgia, Indonesia menunjuk Australia, lalu Belanda & Belgia menunjuk Amerika). Hasil perundingan dianggap sangat merugikan Indonesia karena memperkecil wilayah kedaulatan Republik. Meski demikian para pemimpin Republik tetap mendukung Perjanjian Renville & optimis tetap ada peluang mendapatkan keuntungan.

    Tekanan berat dari lawan politik pun diarahkan ke Kabinet Amir Syarifuddin. Parpol2 mulai menarik menteri2 mereka dari kabinet dan ternyata kecaman juga datang dari partai yang semula mendukungnya. Tekanan ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin saat ia menyatakan mundur pada 23 Januari 1948. Mundurnya Amir dari Kabinet tidak berarti masalah selesai karena kelompok kiri pun turut menyalahkan Amir dengan menggelar rapat mendadak & mengadilinya karena mundur dari Kabinet.

    Meski mundur, Amir Syarifuddin melakukan konsolidasi dengan gerakan kiri & berhasil membentuk oposisi yang cukup kuat dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 26 Pebruari 1948. Dalam dokumen FDR disebutkan bahwa aliansi itu dibentuk untuk menggulingkan Kabinet Hatta yang sedang berkuasa. Penggulingan itu akan dilakukan melalui parlemen atau jika perlu membentuk pemerintahan baru melalui pemberontakan. Seiring dengan itu, Musso sedang menggagas "Jalan Baru", gayung pun bersambut.

    Pada rapat FDR tanggal 21 Agustus 1948, Politbiro PKI mengusulkan agar organisasi/partai di bawah FDR melebur jadi satu dengan PKI. Sempat ada penolakan dari sebagian kader partai FDR yang meragukan kemampuan Musso termasuk dari S.K. Trimurti salah satu pimpinan partai buruh. Tapi upaya merger tetap terjadi pada 27 Agustus 1948 saat Kongres PKI & awal September 1948 dibentuklah kepengurusan PKI legal di bawah kepemimpinan Musso.

    Bersambung...

  3. #3
    Lanjutannya...

    Dampak Progam Kabinet Hatta

    Sementara itu di pemerintahan, Bung Hatta & kabinetnya bergerak cepat dengan mengusulkan beberapa program. Salah satu program terkait dengan terpuruknya perekonomian adalah Rekonstruksi & Rasionalisasi Angkatan Perang atau dikenal dengan program Re-Ra. Program Kabinet Hatta disetujui oleh Presiden tanggal 29 Pebruari 1948 dengan Penetapan Presiden No 9 & pelaksanaan tehnisnya melalui Penetapan Presiden No 14 tanggal 4 Mei 1948. Dalam prakteknya program Re-Ra inilah yang paling bersinggungan dengan lawan politik Hatta, bahkan penolakan juga datang dari kalangan militer terutama perwira2 kiri yang sudah berhasil dibina FDR/PKI. Selama ini banyak juga laskar2 berpaham kiri yang berafiliasi ke FDR/PKI. Dengan Re-Ra, kekuatan pasukan di Jawa yang sebelumnya ada 7 divisi menjadi hanya 4 divisi. Selain itu juga pembubaran tentara masyarakat (laskar).

    Salah satu korban Re-Ra adalah dipecatnya Mayjen Soemarsono dan Wikana dari Pendidikan Politik Tentara. Keduanya adalah tokoh Pesindo & FDR. Menyusul kemudian pembubaran TNI masyarakat (laskar) bentukan Joyokusumo & Sakirman. Menurut Soemarno, sejatinya yang paling dirugikan Re-Ra adalah kelompoknya, "Sebenarnya kamilah sasaran tembak kabinet Hatta".

    Bersambung...

  4. #4
    Lanjutannya...

    Bentrokan di Solo sebagai Pengalih

    Belum ada penjelasan mengapa kota Madiun yang dipilih oleh PKI sebagai basis pemberontakan tetapi sejak diberlakukan Re-Ra, status Madiun menjadi Sub-Teritorial Commando (STC) yang artinya Madiun hanya sebuah instandi teritorial & tidak memiliki pasukan tempur. Logikanya, tanpa pasukan tempur maka akan sangat untuk menguasai Madiun.

    Dalam buku "Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948" digambarkan saat menguasai Madiun, ada Brigade 7,8 & 9, ada Batalion 6, Batalyon Kuncoro, Yon Purnawai, Yon Sutarno, Yon Martono, Yon Rochadi & Yon Yusmin yang mendukung gerakan PKI. Ditambah lagi 5 batalyon lain & Yon Maladi Yusuf yang ditempatkan di lereng Gununf Wilis, wajar jika PKI kemudian berani melakukan pemberontakan di Madiun.

    Beberapa pekan setelah Perjanjian Renville, pasukan Siliwangi terpaksa hijrah ke Solo meninggalkan basisnya di Jabar. Sebagai kota terbesar ke 2 di Republik saat itu, Solo sudah padat dengan pengungsi & pendatang, termasuk laskar pro sayap kiri (Pesindo) sekaligus laskar anti sayap kiri (Barisan Banteng yang pro Tan Malaka), pasukan TLRI dibawah pimpinan Letkol Jadau, Tentara Pelajar dibawah pimpinan Achmadi, Brigade II Siliwangi, dan Divisi IV Panembahan Senopati sebagai pasukan tuan rumah.

    Pasukan Divisi IV Panembahan Senopati ini termasuk yang menentang keras Re-Ra & di lain sisi sering dicap "kiri" karena kedekatannya dengan tokoh2 FDR/PKI. Dalam suasana politik yang tegang, pasukan2 itu dapat dengan mudah terbawa arus politik sehingga tak jarang terjadi clash bahkan disertai penculikan. Ditambah lagi kenyataan disiplin kelompok2 bersenjata ini mudah dikompromikan. Misalnya Komandan Panembahan Senopati Kolonel Sutarto yang tewas ditembak orang tak dikenal pada 2 Juli 1948.

    Tanggal 20 Agustus 1948 markas Batalyon Rukman diserang oleh satuan2 pertempuran Panembahan Senopati di Tasikmadu.

    Tanggal 1 September 1948 satuan2 Pesindo menculik dr. Muwardi beserta 3 pimpinan GRR (Gerakan Revolusi Rakyat).

    Tanggal 13 September 1948 markas Siliwangi diserbu pasukan Senopati.

    Tanggal 16 September 1948 markas Pesindo diserbu & pertempuran merambat ke seluruh kota.

    Tanggal 17 September 1948 pasukan2 Panembahan Senopati berhasil mendobrak pertahanan Barisan Banteng tapi kemudian dihadang pasukan Siliwangi.

    Clash antar kesatuan ini tidak luput dari pantauan intelijen militer Belanda yang menurut laporannya Solo akan dijadikan "wild west" oleh kelompok Musso sebagai pengalih perhatian dari gerakan yang akan dirancang di Madiun. Disebutkan pula, pertikaian itu antara dua pasukan yang sama2 berhaluan komunis di bawah pengaruh Amir & Musso versus Tan Malaka & dr. Muwardi. Menurut sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, pertempuran ala koboi di Solo "hanya perputaran antara Musso & Tan Malaka".

    Panglima Besar Sudirman turun tangan, kemudian diambil keputusan bersama (Sudirman, Nasution & Gatot Subroto) dengan mengusulkan Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer kepada presiden. Setelah disetujui kabinet presiden Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang di Solo & mengangkat Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Pada tanggal 18 September 1948 Gatot Subroto memulai tugas "tangan besi" nya sebagai Gubernur Militer di Solo. Dia memerintahkan harus sudah cease fire tanggal 20 September 1948 & besoknya semua komandan satuan harus melapor paling lambat jam 12 siang. Komandan yang tidak melaporkan siri akan dianggap sebagai pemberontak.

    Malamnya presiden Sukarno berpidato melalui radio Yogya bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas di Solo.

    Malam yang sama, radio Gelora Pemuda Madiun mengumumkan siaran yang dibacakan Soemarsono & isinya menantang pemerintahan yang sah di bawah Kabinet Hatta. Jam 19.30 Dinas Intelijen Belanda menangkap siaran Radio Gelora Pemuda dalam bahasa Belanda yang salah 1 kalimatnya berbunyi kurang lebih…

    "...hari ini revolusi telah pecah. Pagi hari ini semua anggota polisi, polisi militer & tentara yang berdiri di belakang Hatta telah dilucuti oleh rakyat. Pagi hari ini Madiun demokrasi baru telah disusun..."

    Pukul 20.10 terdengar lagi pernyataan dari Radio Gelora Madiun, diduga pengulangan dari berita yang telah disiarkan pagi harinya.

    Dalam "Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948" digambarkan persiapan2 di Markas Brigade 29 sejak dini hari sabtu, 19 September 1948.

    Jam 9.00 beberapa batalyon Brigade 29 mulai menguasai pos2 penting pertahanan Madiun & siangnya jam 13.00 mulai melakukan penangkapan terhadap staf pertahanan STC Madiun. Dalam waktu singkat kota Madiun jatuh ke tangan PKI. Dengan jatuhnya pemerintahan kota Madiun ke tangan FDR/PKI, dibentuklah Front Nasional sesuai dengan gagasan Musso, dengan Soemarsono sebagai Gubernur Militer.

    Tampaknya terjadi perdebatan dalam tubuh PKI karena Soemarsono dituding telah melakukan tindakan yang tergesa2 karena Musso berpandangan ingin mencoba beroposisi di parlemen dulu & melakukan kampanye guna merebut hati rakyat.

    Untuk diketahui, saat Soemarsono melakukan perebutan kekuasaan di Madiun, Musso & beberapa tokoh kiri sedang kampanye di Purwodadi. Menurut Soemarsono, pada tanggal 16 September 1948 dia pergi ke Kediri bertemu dan meminta restu kepada Musso & Amir Syarifuddin, katanya “Saya bertindak itu atas perintah Musso”.

    Tapi klaim Soemarsono di atas diragukan oleh peneliti Sejarah dari Universitas Cornell, Ann Swift, yang merujuk kepada pengakuan aktivis FDR yang tertangkap bahwa mereka tidak tahu menahu rencana Soemarsono. Hal yang sama dikemukakan oleh Himawan Soetanto yang ikut menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948 bahwa petinggi FDR/PKI belum menghendaki gerakan bersenjata. Soe Hok Gie menulis apa yang menjadi latar belakang keputusan petinggi FDR melakukan gerakan bersenjata dan mendirikan pemerintahan baru di Madiun tidak jelas.

    Tanggal 17 September 1948, rombongan Musso sudah di Purwodadi. Rombongan tiba di Madiun tanggal 19 September 1948 pagi hari, dimana Musso mendapati bahwa pemerintah Front Nasional sudah terbentuk. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak ada pilihan lagi bagi Musso kecuali menyetujui gerakan yang sudah dilakukan pimpinan militer FDR & mengubah haluan menempuh jalan kekerasan.

    Reaksi keras pemerintah disampaikan oleh presiden Sukarno melalu pidato di Yogyakarta pada tanggal 19 September 1948 malam hari setelah sore harinya berita tentang kudeta sampai ke Yogya dan diterima oleh Nasution. Reaksi pertama dari pihak pemberontak datang dari Musso dengan membalas pidato Sukarno seraya mengobarkan emosi rakyat untuk anti kepada pemerintahan yang sah. Pidato Presiden diikuti dengan pidato Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakan Jawa untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden.

    Saat Nasution menerima laporan kudeta di Madiun, Sudirman sedang tidak ada di tempat, Nasution lalu mengusulkan aksi militer. Presiden menerima usulan itu dan akan membahasnya dalam sidang kabinet tengah malam. Partai2 di Kabinet memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden untuk membasmi pemberontakan selama 3 bulan. Sudirman yang menyetujui usulan Nasution mendapatkan wewenang penuh dari presiden untuk melaksanakannya.

    Sumber:

    1. "Madiun 1948 PKI Bergerak", Harry A. Poeze
    2. "Orang2 di Persimpangan Kiri Jalan", Soe Hok Gie
    3. "Kronik Peristiwa Madiun 1948", Suratmin

  5. #5
    Silahkan menambahkan atau koreksi (sebaiknya) dengan menyebutkan sumber...

  6. #6
    wah kalau tidak lapor jam 12 siang, akan ditangkap?

  7. #7
    Quote Originally Posted by krenan View Post
    wah kalau tidak lapor jam 12 siang, akan ditangkap?
    aduh nyepam aja nih orang!

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •