Wilayah Kepulauan Maluku memiliki sejarah yang panjang yang turut mewarnai perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Pada masa kemerdekaan muncul gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang cukup mengganggu integrasi Indonesia. Pembubaran Negara Indonesia Timur (NTT) menimbulkan ketidakpuasan bagi golongan pro-federal. Salah satunya adalah dr. Soumokil, mantan jaksa agung NIT. Ia merasa tidak puas apabila NIT harus kembali menjadi bagian Negara Republik Indonesia. Dalam rapat Ambon dengan para pemuka KNIL dan Ir. Manusama, Soumokil mengusulkan agar daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah merdeka. Jika perlu seluruh anggota Dewan Maluku Selatan dibunuh. Usul tersebut ditolak karena anggota rapat mengusulkan agar yang melakukan proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan adalah Kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu.

Pemberontakan RMS bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamasikan, Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar melakukan propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, menjelang proklamasi RMS, Soumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara.
c.jpg

Pada tanggal 25 April 1950 para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) dengan J.H Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai perdana menteri. Para menterinya terdiri atas Mr. Dr. C. R. S Soumokil, D. J. Gasperz, J. Toule, S. J.H. Norimarna, J.B. Pattiradjawane, P.W. Lokollo, H. F. Pieter, A, Nonlohy, Dr. Th . Pattiradjawane, Ir. J.A. Manusama dan Z. Pesuwarissa. Pada tanggal 27 April Dr. J. Pnikijuluw ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 3 Mei 1950 Soumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei 1950 dibentuk sebuah Angkatan Perang RMS (APRMS) dan sersan Mayor KNIL, D. J. Samson diangkat sebagai panglima tertinggi di angkatan perang tersebut. untuk sistem kepangkatanya mengikuti sistem KNIL. Pemberontakan RMS mendapat dukungan penuh dari pemerintah Belanda dan pasukan KNIL yang berada di Ambon.

Pemerintah RIS berusaha mengatasi pemberontakan RMS secara damai. Oleh karena itu, pemerintah mengirim misi damai yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yaitu dr. Leimena. Leimena mengajak pemimpin RMS melakukan perundingan. Akan tetapi, ajakan ini ditolak oleh Soumokil. Pemerintah RIS terus berusaha menempuh jalur damai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Misi damai yang dikirim selanjutnya terdiri atas para politikus, pendeta, dokter dan wartawan. Akan tetapi, rombongan ini pun tidak dapat bertemu dan melakukan perundingan dengan pengikut Soumokil.

Jalur damai yang tidak menuai hasil mendorong pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS. Operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Operasi militer terbagi dalam Operasi Senopati I dan Operasi Senopati II. Operasi Senopati I berlangsung dari tanggal 14 Juli 1950 berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Buru. Pada tanggal 19 Juli 1950 pasukan APRIS berhasil menguasai Pulau Seram. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 1950 Ambon bagian utara berhasil dikuasai.

Pada awal bulan November 1950 Operasi Senopati kembali dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa pengikut dan kekuatan RMS. Operasi Senopati II melibatkan Slamet Riyadi sebagai pemimpin serangan. Pasukan tetap berada di bawah komando Kolonel A.E. Kawilarang. Pada tanggal 4 November 1950 Slamet Riyadi memerintahkan pasukan Groep II Komando Pasukan Maluku Selatan (KP Maalsel) untuk menduduki Benteng Victoria di Kota Ambon. Akan tetapi, dalam penyerangan ini, Selamet Riyadi gugur.