Permesta merupakan kependekan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Permesta dideklarasikan oleh Letkol Ventje Sumual, seorang pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada tanggal 2 Maret 1957. Permesta memiliki persamaan dengan PRRI di Sumatra Barat. Pada tahaun 1950-an kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Kabinet parlementer yang silih berganti tidak memberikan harapan besar bagi perbaikan nasib rakyat di daerah. Beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi merasa tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Sikap itu didukung oleh beberapa panglima militer. Kondisi inilah yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan Permesta. Gerakan Permesta menginginkan adanya perhatian. Pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Latar belakang ini sama dengan latar belakang munculnya gerakan PRRI di Sumatra Barat. Dengan demikian, pemberontakan PRRI dan Permesta dilatarbelakangi oleh masalah otonomi dan perimbangan keuangan yang tidak memuaskan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima Tentara dan Territorium VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ( Permesta ) di Makassar. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk memperlancar gerakan tersebut, dinyatakan bahwa daerah Indonesia bagian Timur dalam kedaaan bahaya. Pada waktu bersamaan pemerintah pusat mengumumkan pemecatan Letkol H. N Ventje Sumual, mayor D. J. Somba, dan para pengikutnya dan Angkatan Darat. Saat itu pula para pelajar, mahasiswa, pemuda dan mantan perwira KNIL mendaftarkan diri untuk menjadi pasukan dalam Angkatan Perang Permesta.
a.jpg

Untuk meredakan pergolakan di daerah, maka pada tanggal 14 September 1957 dilaksanakan Musyawarah Nasional ( Munas ) yang dihadiri tokoh-tokoh nasional, baik pusat maupun daerah. Musyawarah tersebut membicarakan masalah pemerintah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian serta masalah dwitunggal Soekarno-Hatta. Sebagai tindak lanjut Munas, diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan ( Munap ) yang bertempat di gedung Olahraga Medan merdeka Selatan Jakarta dengan tujuan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai keinginan daerah.

Untuk menumpas aksi Permesta, pemerintah melancarkan operasi gabungan yang disebut Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukmino Hendraningrat. Pemerintah pusat melalui KSAD Mayor Jenderal A. H Nasution melakukan persiapan untuk melakukan operasi militer terhadap kedudukan Permesta di Sulawesi. Operasi ini disebut Operasi Saptamarga I yang dipimpin oleh Letkol Soemarsono dengan Sulawesi Utara bagian Tengah sebagai sasaran operasi. Pada bulan Maret 1958 Palu dan Donggala telah direbut oleh APRI ( Angkatan Perang Republik Indonesia ) dan Pasukan Mobile Brigade di bawah pimpinan oleh Kapten Frans Karagan.

Pada tahun 1960 pihak Permesta menyatakan kesediaannya berunding dengan pemerintah pusat. Dalam perundingan tersebut Permesta diwakili Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alexander Evert Kawilarang. Adapun pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staff Angkatan Darat Nicolas Bondan. Perundingan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa pasukan Permesta akanmembantu TNI bersama-sama menghadapi komunis di Pulau Jawa.

Pada tahun 1961 pemerintah pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang yang terlibat PRRI dan Permesta. Akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, banyak anggota Permesta keluar dari hutan-hutan untuk mendafatarkan amnesti dan abolisi. Tokoh Permesta tersebut antara lain Kolonel D. J Somba, Mayor Jenderal A. E Kawilarang. Kolonel Dolf Runturambi. Kolonel Petit Muharto. Kartodirdjo dan Kolonel Ventje Sumual. Pada tahun itu pula Permesta dinyatakan bubar.