Pemerintah orde baru berusaha menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah pada masa ini berusaha mengendalikan semua kegiatan aparatur negara serta rakyatnya. Aparatur negara pada masa orde baru harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah bentuk organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah para pegawai pemerintah. Tidak hanya membentuk kopri, pemerintah juga membentuk beberapa organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Beberapa organisasi profesi yang terbentuk antara lain Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) untuk buruh, Persatuan Guru Suluruh Indonesia (PGRI) untuk guru, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk para pemuda, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk para wartawan. Semua organisasi profesi yang ada pada masa ini bergerak dibawah kendali pemeritah.
Dalam bidang politik, pemerintah orde baru berusaha menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah orde baru pun melakukan penyimpangan terhadap demokrasi. Pemerintah orde baru cenderung bersifat otoriter yang ditandai besarnya kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan sehingga timbul pemerintahan sentralis. Pemerintahan sentralis ditandai dengan penetapan kebijakan pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya diberi peluang sangat kecil untuk mengelola dan mengatur pemerintahan di daerah.

Sementara itu, suksesi pemerintahan pada masa orde baru dapat dikatakan tidak berjalan semestinya. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran lebih rendah seperti gubernur , bupati/wali kota, camat dan kepala desa. Adapun untuk pucuk pemerintahan tertinggi Indonesia, presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. Selama pemerintahan orde baru hanya terjadi pergantian pada jabatan wakil presiden, sedangkan pemerintahan masih tetap sama. Rekrutmen politik pada masa ini pun bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara baik untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), legislatif (MPR, DPR dan DPRD), maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung).

Kemenangan Golkar dalam setiap pemilu pada masa orde baru juga menandai titik berjalannya demokrasi. Golkar merupakan alat politik utama pemerintah orde baru untuk mewujudkan stabilitas nasional. Sementara itu, dua partai politik lainnya, yaitu PDI dan PPP hanya sebagai pelengkap dan pendamping untuk menciptakan kesan sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan pada masa orde baru pun hanya sebagai simbol negara demokrasi. Tokoh-tokoh yang duduk dalam dewan perwakilan hanya orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan tertentu dengan presiden. Demokratisasi yang terbentuk berdasarkan pada korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Akibatnya, banyak wakil rakyat di dewan perwakilan tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Oleh karena itu, sistem perwakilan pada masa ini hanya bersifat semu dan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Pemerintahan orde baru berusaha mencegah berkembangnya komunis di Indonesia. Oleh karena itu, pancasila dijadikan alat negara yang ampuh untuk menghalangi komunisme. Sejak tahun 1978 pemerintah mengeluarkan penjabaran Pancasila yang dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Semua aspek kehidupan bermasyarakat harus bersendikan Pancasila dan P-4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat dan pegawai pemerintah wajib mengikuti penataran P-4 agar wawasan dan cara berpikir mereka seragam untuk mendukung pemerintah orde baru. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru ditandai penyelenggaraan pemilihan umum sebanyak enam kali. Coba anda sebutkan tahun penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru! Pemerintah orde baru berhasil melaksanakan pemilihan umum secara berkala dan berkesinambungan meskipun banyak kecurangan dan juga penyimpangan. Pelaksanaan demokrasi sejatinya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karen itu, sebagai bagaian dari rakyat Indonesia, anda hendaknya turut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan maupun pembangunan untuk tetap menegakkan prinsip demokrasi.