Silahkan login/daftar untuk bisa melakukan posting thread atau komentar di forum

Selamat Datang di Sejarawan.com

Indonesian forums and Libraries

Jadilah bagian dari kami, temukan dan diskusikan sejarah besar Bangsa Indonesia di sini

Member Login

Not a member yet? Sign Up!

Results 1 to 3 of 3
  1. #1

    Gerakan Sawito - "Kudeta" Pertama di Jaman Rezim Orba

    Nama Sawito menjadi terkenal di penghujung tahun 1976 ketika Mensesneg Sudharmono , yang didampingi Jaksa Agung Ali Said & Kabakin Yoga Soegama, pada 22 September 1976 mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya upaya penggantian kepala negara secara inkonstitusional yang dipimpin oleh orang yang bernama lengkap Sawito Kartawibawa, dengan dua orang lainnya, Drs. Singgih dan Mr. Soedjono.

    Pengumuman ini dua jam setelah rapat di Bina Graha yang mengundang seluruh pimpinan lembaga tinggi & tertinggi negara. Dua hari sebelumnya, Yoga Sugama menghadap presiden dan memberikan laporannya perihal penyelidikan intelijen terhadap gerakan Sawito ini.

    Oleh karenanya. pemerintah menganggap laporan intelijen ini hal serius yang dapat merongrong kewibawaan negara, dengan adanya tanda tangan tokoh2 penting Republik di dalam dokumen yang disebut “Jalan Keselamatan”, yaitu Bung Hatta, Buya Hamka, TB Simatupang, Kardinal Justinus Darmoyuwono dan R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

    Menurut Yoga dalam Memoarnya, Bakin telah melakukan pengamatan cukup lama termasuk menyusupkan salah satu anggotanya dalam kelompok Orhiba (Olahraga Hidup Baru), yaitu kelompok olahraga senam yang popular buat kalangan manula saat itu, dimana tergabung beberapa tokoh Republik yang disebut di dalam dokumennya.

    Ada sejumlah dokumen yang disiapkan oleh Sawito dan kelompoknya, antara lain “Menyongsong Pemerintah Adil Indonesia”, “Mundur untuk Maju Lebih Sempurna”, “Pernyataan”, “Pemberian Maaf bagi Almarhum Bung Karno”, “Menuju Keselamatan” dan “Surat Pelimbapahan”.

    Dokumen “Jalan Keselamatan” yang ditandatangani oleh Bung Hatta dan sejumlah tokoh lainnya, ditulis di Bogor dengan tanggal 17 Juli 1976. Dokumen ini berisi penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dinilai sudah membahayakan kedaulatan hukum.

    Ada juga dokumen “Surat Pelimpahan” dari Presiden Soeharto kepada Dr. Moehammad Hatta, yang menurut rencana akan diserahkan langsung oleh Singgih kepada Presiden Soeharto bila diterima menghadap, termasuk serangkaian penjelasan mengenai wangsit yang diterima Sawito ketika melakukan tapa brata di Gunung Muria.

    Gerakan ini menjadi semakin populer setelah presiden Soeharto dalam pidatonya pada 5 Oktober 1977 menyebutnya sebagai Gerakan Sawito.

    Siapakah Sawito Kartawibawa? Beliau lahir di Blitar, 20 Maret 1932, sebagai anak kesembilan dari 13 bersaudara dari pasangan Raden Soepari Kartawibawa dan Kidat. Ada juga yang mencatat Sawito adalah anak nomor 4 dari 7 orang bersaudara, dari isteri kedua Pak Kartawibawa. Sawito tercatat masih kerabat Bung Karno karena nenek dari ayahnya adalah kakak sulung kakeknya Bung Karno. Ia lulus SMA Pertanian di Malang, Jawa Timur, lalu bekerja sebagai pegawai pertanian di Palembang. Sawito mendapat promosi pendidikan ikatan dinas di Akademi Penelitian Pertanian, Bogor.

    Pada tahun 1954, ia berkenalan dengan Bung Hatta saat sama-sama menjadi peserta olahraga senam pernapasan “Orhiba (Olahraga Hidup Baru)” yang diasuh oleh Bapak Orhiba, R. Said Soekanto, yang juga ayah tiri dari istrinya, Dra. Nuning Sri Nugrahaningsih. Terakhir Sawito menjabat Direktur Riset Lembaga Penelitian Tanaman Keras/Tanaman Industri Bogor (1962-1976). Beberapa tahun sebelum ditangkap, ia aktif dalam kegiatan politik praktis, yang sudah dimulainya sejak mahasiswa.

    Hal yang menarik adalah bagaimana seorang Bung Hatta mau menandatangani naskah “Jalan Keselamatan” yang dibuat oleh Sawito.

    Dalam suratnya kepada pemerintah, Hatta menjelaskan bahwa ia mau menandatangani naskah tersebut karena Sawito beralasan naskah tersebut dibuat dalam rangka penegakan Pancasila dan bukan untuk dipublikasikan.

    Pemerintah juga menerima surat senada dari Kardinal Justinus Darmoyuwono dan menjelaskan bahwa ia mengenal Sawito pertama kali pada 23 Juli 1976. Pada pertemuan ke 2 di Jakarta tanggal 26 Juli 1976, ia diminta membubuhi tanda tangan dalam naskah yang disebut akan dijadikan sebagai kenang-kenangan.

    Buya Hamka, Ketua MUI saat itu, juga merasa terpedaya oleh Sawito yang meminta tanda tangan beliau di rumahnya pada 6 Agustus 1976 untuk simpanan pribadi.

    TB Simatupang dalam suratnya menjelaskan bahwa Sawito datang ke rumahnya tanpa perjanjian dengan ditemani seseorang yang dikenalnya.

    Sementara R. Said Soekanto, karena di naskah yang ia anggap sebagai naskah spiritual sudah ada tanda tangan tokoh2 lain yang ia kenal, dan ia tidak menaruh curiga kepada menantu anak tirinya, ikut menandatanganinya.

    Pada umumnya semua tokoh tersebut di atas, menyesalkan penyalahgunaan tanda tangan mereka dan merasa keberatan dengan maksud Sawito.

    Karena kasusnya, Sawito dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan sempat naik banding tapi tidak dikabulkan.

    Oleh David Bourchier di dalam papernya, “Dynamics of Dissent in Indonesia: Sawito and the Phantom Coup”, dinyatakan “The trial of Sawito Kartowibowo was a major political event”. David yang mengikuti kasus Sawito mencatat bahwa…

    “Little had been heard of the Sawito affair since the initial commotion had died down in November 1976. Preparations and interrogations, however, had proceeded, and it was eventually announced that Sawito would be brought to trial in October 1977. Exactly why this particularly uneasy time was chosen after Sawito had spent fourteen months in detention, is uncertain”

    Dalam kesimpulannya, David menyatakan, antara lain…

    “…it is useful and legitimate to interpret the Sawito affair in one sense as a manifestation of the struggle for rule of law in Indonesia…the trial, too, revealed a government fighting for the minds of its people…He (Sawito) was popular because he was giving voice to people’s frustrations over issues such as the government’s handling of the economy…Sawito’s popularity was also a measure of the fear and repression in society…”

    Salah satu pengacara terkenal saat itu, Yap Thiam Hien, yang menawarkan diri membela Sawito free of charge, menyatakan bahwa persidangan Sawito bermuatan politis. Nama Abdul Rachman Saleh (Arman, Jaksa Agung di era pemerintahan SBY), yang saat itu berprofesi sebagai pengacara, tercatat juga menjadi salah satu anggota tim pembela Sawito (lihat foto ke 1).

    Sawito baru dibebaskan pada 20 September 1983. Dalam Peninjauan Kembali yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, melalui Keputusan Presiden No 93 Tahun 2000, Sawito diberikan abolisi dan rehabilitasi sehingga hak-haknya sebagai seorang warga negara Indonesia dan pegawai negeri sipil dipulihkan.

    Menurut catatan sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dokumen Sawito itu tidak berarti, tetapi malah diberi “bobot” oleh pemerintah (Wangsit Sawito Untuk Kudeta Soeharto » Politik | Aktual.co).

    Sumber:

    1. “Memori Jenderal Yoga”, B. Wiwoho & Banjar Chaeruddin
    2. “Dynamics of Dissent in Indonesia: Sawito and the Phantom Coup”, David Bourchier
    3. “Ensklopedia Orang Indonesia – Wong Blitar”, Hery Setiabudi, dkk

  2. #2
    Awal mula gerakan reformasi ini, nice info
    Sejarawan muda - www.siputro.com
    Belom ada yang memiliki

  3. #3

Similar Threads

  1. "Pembangkangan" ABRI Terhadap Soeharto
    By opie in forum Orde Baru
    Replies: 1
    Last Post: 06-08-2017, 10:02 AM
  2. Rambut Gondrong & Celana Jeans "Belel"
    By opie in forum Orde Baru
    Replies: 1
    Last Post: 06-08-2017, 10:01 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 10-10-2014, 10:40 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •